Amerika Serikat dan Iran Semakin Dekat dengan Konflik Militer

Washington, JatimVoice.com - Amerika Serikat dan Iran semakin mendekati konflik militer. Presiden AS Donald Trump mempertimbangkan melancarkan serangan militer terbatas ke Iran. AS telah menambah kekuatan militernya di Timur Tengah dalam beberapa waktu terakhir.

Sumber kompas.id

Dilansir dari berbagai sumber, Trump tidak menampik kemungkinan serangan terbatas ke Iran saat ditanya jurnalis di Gedung Putih. "Yang paling bisa saya katakan, saya sedang mempertimbangkannya," ujarnya, Jumat (20/2/2026) waktu setempat atau Sabtu waktu Indonesia.

Sehari sebelumnya, Trump mengisyaratkan hal-hal buruk akan terjadi jika Iran tidak mencapai kesepakatan negosiasi nuklir dalam 10-15 hari. Trump telah berulang kali mengancam akan melancarkan serangan militer ke Iran jika perundingan itu gagal.

Perundingan nuklir AS-Iran yang dimediasi oleh Oman telah berlangsung dua kali. Perundingan pertama digelar di Muscat, Oman, pada 6 Februari 2026, sedangkan yang kedua diadakan di Geneva, Swiss, pada 17 Februari. Namun, perundingan itu tak kunjung meredakan ketegangan kedua negara.

AS tak menghentikan langkahnya menambah kekuatan tempur di Timur Tengah. Iran meresponsnya dengan menggelar latihan Korps Garda Revolusi Islam Iran (IRGC) di Selat Hormuz sebagai persiapan untuk menghadapi potensi ancaman keamanan dan militer di perairan itu. Bahkan, Iran sempat mengeluarkan peringatan mengenai peluncuran roket, Kamis (19/2/2026).

Opsi serangan militer merupakan indikasi terbaru AS sedang mempersiapkan konflik serius dengan Iran jika upaya diplomatik gagal. Seorang pejabat AS menyampaikan kepada kantor berita Reuters, serangan itu dapat menyasar pemimpin Iran.

Pejabat tersebut mengatakan, menargetkan serangan terhadap pemimpin Iran membutuhkan sumber daya intelijen tambahan. Membunuh seorang komandan militer tertentu, misalnya, berarti harus mengetahui lokasi pastinya dan memetakan kemungkinan pihak-pihak yang dirugikan dalam serangan tersebut.

Operasi militer yang menyasar petinggi Iran bukan hal baru bagi AS. Pada periode pertama kepemimpinannya tahun 2020, Trump menyetujui serangan terhadap perwira militer senior Iran, Mayor Jenderal Qassem Soleimani, pemimpin sayap spionase asing dan paramiliter IRGC yang dikenal sebagai pasukan Quds. Soleimani tewas dalam serangan udara itu.

Pemerintahan Trump bahkan secara resmi melabeli IRGC sebagai organisasi teroris asing pada 2019. Hal ini untuk pertama kalinya AS menerapkan sebutan tersebut kepada militer negara lain.

Selain itu, pertengahan tahun lalu, AS membantu Israel melancarkan serangan besar-besaran ke Iran. Iran membalasnya dengan menembakkan misil balistik dan rudal hipersonik. Perang yang dikenal dengan Perang 12 Hari ini menimbulkan ratusan korban jiwa, termasuk sejumlah komandan militer Iran.

Saat ini, armada militer AS telah bersiap di sekitar Iran dan tinggal menunggu instruksi dari Trump. Kapal induk USS Gerald R Ford sedang dalam perjalanan menuju Timur Tengah. Kapal ini memperkuat militer AS di Laut Arab setelah gugus tempur kapal induk USS Abraham Lincoln tiba di perairan itu pada Januari 2026.

Geladak dua kapal induk itu dapat menampung setidaknya 150 pesawat. Kapal induk AS didampingi sejumlah kapal perusak. Semua kapal AS di Timur Tengah dilengkapi setidaknya 600 tabung peluncur rudal laut ke darat. AS juga memobilisasi kekuatan udaranya di kawasan itu.

Waktu serangan AS ke Iran belum jelas. Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio berencana menemui Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Israel pada 28 Februari mendatang. Keduanya akan membahas masalah Iran.

Negosiasi nuklir AS-Iran juga belum mencapai kesepakatan berarti. Tuntutan AS tidak berubah, yakni tidak ada pengayaan uranium di Iran. AS pun ingin memperluas pembahasan mengenai pembatasan rudal balistik Iran. Iran menolaknya dan menyatakan pengayaan uranium bukan untuk membangun persenjataan nuklir.

Analis pertahanan David Des Roches mengatakan, aktivitas AS di kawasan Teluk memberikan sinyal kuat bagaimana serangan akan dimulai jika negosiasi dengan Iran gagal. Menurut dia, serangan AS akan dimulai dengan melumpuhkan pertahanan udara Iran dan kemudian menyerang Angkatan Laut yang mengancam akan menutup Selat Hormuz, jalur penting perdagangan minyak global.

Setelah perundingan kedua di Geneva, Iran disebutkan akan membuat proposal tertulis tentang bagaimana mengatasi kekhawatiran AS mengenai program nuklir Teheran. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi mengatakan, draf proposal akan siap dalam beberapa hari.

"Saya yakin dalam dua atau tiga hari ke depan, proposal akan siap. Setelah konfirmasi akhir dari atasan saya, itu akan diserahkan kepada Steve Witkoff," katanya.

Witkoff merupakan Utusan Khusus Trump untuk wilayah Timur Tengah. Bersama dengan menantu Trump, Jared Kushner, keduanya terlibat dalam perundingan di Geneva dan Muscat.

Menurut Araghchi, negosiator AS tidak meminta Teheran untuk mengakhiri program pengayaan nuklirnya. Hal itu bertentangan dengan pernyataan dari pejabat AS yang menuntut hal sebaliknya.

"Kami belum menawarkan penangguhan apa pun dan AS belum meminta pengayaan dihentikan. Yang sedang kami bicarakan sekarang adalah bagaimana memastikan program nuklir Iran, termasuk pengayaan, bersifat damai dan akan tetap damai selamanya," jelasnya.

Komentar Araghchi bertolak belakang dengan informasi yang disampaikan pejabat tinggi AS, termasuk Trump. Trump berulang kali mengatakan, Iran tidak boleh diizinkan untuk memperkaya uranium pada tingkat apa pun. Negara-negara Barat menuduh Iran membangun senjata nuklir.

"Kita harus mencapai kesepakatan yang berarti. Jika tidak, hal-hal buruk akan terjadi," kata Trump pada pertemuan perdana Dewan Perdamaian di Washington, Kamis (19/2/2026).

Kongres AS berencana menggelar pemungutan suara terkait dengan rencana Trump menyerang Iran. Konstitusi AS memberikan kekuasaan kepada Kongres dalam mengirim pasukan ke medan perang, kecuali untuk serangan terbatas karena alasan keamanan nasional. Pemungutan suara dapat dilakukan paling cepat minggu depan.

Senator Partai Demokrat Tim Kaine dari Virginia mengajukan Resolusi Senat akhir bulan lalu untuk memblokir permusuhan terhadap Iran. "Jika beberapa kolega saya mendukung perang, mereka harus berani untuk memilih mendukung perang, dan bertanggung jawab kepada konstituen mereka, daripada bersembunyi di bawah meja," kata Kaine.

Partai Republik pendukung Trump telah memblokir resolusi tersebut. Mereka menganggap Kongres seharusnya tidak membatasi kekuasaan keamanan nasional yang dipegang Trump.

Anggota DPR AS, Thomas Massie (Republik) dan Ro Khanna (Demokrat), berencana memaksa pemungutan suara atas resolusi serupa minggu depan. "Para pejabat Trump mengatakan ada kemungkinan 90 persen serangan terhadap Iran. Dia tidak bisa melakukannya tanpa Kongres," kata Khanna.

Also Read: