Gaza, JatimVoice.com - Gerakan Islam Palestina Hamas menegaskan bahwa pembahasan mengenai masa depan Jalur Gaza hanya dapat dimulai jika Israel menghentikan sepenuhnya apa yang disebut sebagai "agresi". Hamas juga menuntut pencabutan blokade terhadap wilayah tersebut sebagai syarat utama dimulainya proses politik.
 |
| Sumber CNNC Indonesia |
Dilansir dari berbagai sumber, pernyataan resmi Hamas yang dirilis Kamis lalu menyatakan bahwa setiap proses politik atau kesepakatan apa pun terkait Jalur Gaza dan masa depan rakyat Palestina harus dimulai dengan penghentian total agresi, pencabutan blokade, serta jaminan atas hak-hak nasional sah rakyat Palestina, terutama hak atas kebebasan dan penentuan nasib sendiri.
Pernyataan itu disampaikan setelah Board of Peace (BoP/Dewan Perdamaian) yang dibentuk oleh Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menggelar pertemuan perdananya di Washington. Dalam forum tersebut, sejumlah negara menyatakan komitmen untuk mendukung rekonstruksi Gaza, lebih dari empat bulan setelah tercapainya gencatan senjata yang rapuh antara Hamas dan Israel.
Namun, pemerintah Israel menegaskan bahwa pembangunan kembali Gaza tidak dapat dilakukan sebelum Hamas melucuti senjata. PM Benjamin Netanyahu menyatakan rekonstruksi harus disertai dengan demiliterisasi wilayah tersebut.
"Kami sepakat dengan sekutu kami, Amerika Serikat, bahwa tidak akan ada rekonstruksi Gaza sebelum Gaza didemiliterisasi," kata Netanyahu yang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Gideon Saar.
Dalam kesempatan yang sama, Trump mengatakan beberapa negara, terutama dari kawasan Teluk, telah menjanjikan dana lebih dari US$7 miliar (sekitar Rp118 triliun) untuk rekonstruksi Gaza. Selain dukungan pendanaan, rencana tersebut juga mencakup pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional.
Trump juga menyatakan lima negara telah berkomitmen menyediakan personel militer, termasuk Maroko, Kazakhstan, Kosovo, dan Albania. Kepala unit AS, Mayor Jenderal Jasper Jeffers, menyebut Indonesia akan mengambil peran sebagai wakil komandan pasukan tersebut.
Rencana besar AS untuk Gaza ini sebelumnya telah mendapatkan dukungan Dewan Keamanan PBB pada November lalu. Meskipun implementasinya masih menghadapi perbedaan tajam pandangan antara para pihak yang bertikai.
Hamas dan Israel telah lama terlibat dalam konflik yang kompleks dan berkepanjangan. Hamas, yang merupakan organisasi Islam Palestina, telah memerintah Gaza sejak tahun 2007, sementara Israel telah memberlakukan blokade terhadap wilayah tersebut sejak tahun 2007.
Blokade Israel telah menyebabkan kesulitan ekonomi dan kemanusiaan yang parah di Gaza. Hamas telah meluncurkan serangan roket ke Israel, yang telah dijawab dengan serangan udara dan darat oleh Israel.
Proses perdamaian antara Hamas dan Israel masih jauh dari selesai. Namun, rencana rekonstruksi Gaza dan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional dapat menjadi langkah awal menuju perdamaian yang lebih berkelanjutan.
Tags
Internasional
