Jakarta, JatimVoice.com - Komisi III DPR menggelar rapat dengar pendapat umum dengan tiga konfederasi buruh, yaitu KSPSI, KSPI, dan KSBSI. Dalam rapat tersebut, ketiga konfederasi buruh tersebut menyatakan dukungan terhadap Polri agar tetap berada di bawah lembaga Presiden.
 |
| Sumber detik.com |
Rapat yang digelar di ruang rapat Komisi III DPR gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (18/2/2026), dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR Habiburokhman. Presiden KSPSI Andi Gani Nena Wea, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban, dan Sekjen KSPI Ramidi hadir mewakili ketiga federasi buruh tersebut.
Habiburokhman awalnya menyinggung peran buruh dalam reformasi Polri. Ia mengatakan buruh sebagai salah satu elemen masyarakat yang bisa mengawal reformasi Polri agar tetap berada pada koridor yang baik.
Dalam rapat tersebut, Andi Gani Nena Wea, Presiden KSPSI, menyatakan bahwa pihaknya gelisah dengan kondisi Polri yang dipojokkan banyak pihak. Namun, ia menegaskan dukungan agar Polri tetap berada di bawah Presiden langsung.
"Polri harus tetap di bawah Presiden karena itu amanah reformasi yang tidak bisa ditekan oleh sekelompok orang," kata Andi Gani.
Andi Gani juga menyebutkan bahwa Polri sudah berperan besar terhadap kaum buruh, terutama dalam menyelesaikan kasus-kasus ketenagakerjaan.
"Polri membentuk desk ketenagakerjaan yang berhasil menyelesaikan 144 kasus ketenagakerjaan di Indonesia," lanjutnya.
Senada dengan Andi Gani, Presiden KSBSI Elly Rosita Silaban juga menyatakan dukungan yang sama. Ia berpandangan Polri tidak bisa berada di bawah kendali kementerian.
"Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat harus tetap berdiri independen, serta profesional," kata Elly.
Elly juga menekankan bahwa tidak boleh ada yang mengintervensi Polri, selain Presiden.
"Kalau di bawah kementerian, artinya, kalau ada apa-apa Polri ini harus diam-diam dulu, baru menunggu perintah dari kementerian," jelasnya.
Sekjen KSPI Ramidi juga menyatakan dukungan Polri tetap berada di bawah Presiden. Ia menyebutkan bahwa pihaknya memiliki kepentingan besar terhadap keberadaan Polri agar tetap berada di bawah Presiden RI.
"Apa yang kami sampaikan hari ini semata-mata adalah kondisi yang real adanya di 3 konfederasi, baik KSPI, KSPSI, maupun KSBSI," ujar Ramidi.
Dengan demikian, Komisi III DPR dan tiga konfederasi buruh sepakat untuk mendukung Polri tetap berada di bawah Presiden. Mereka juga menekankan pentingnya menjaga independensi dan profesionalisme Polri dalam menjalankan tugasnya.
Tags
Politik
