Jakarta, JatimVoice.com - Pernyataan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo bahwa kedudukan Polri yang berada langsung di bawah Presiden sudah ideal patut dicermati sebagai penegasan arah tata kelola keamanan nasional. Dilansir dari Kompas.com (26/01/2026), pernyataan ini menunjukkan bahwa Polri membutuhkan garis komando yang jelas agar penanganan keamanan, ketertiban, serta penegakan hukum berjalan cepat dan efektif.
 |
| Sumber kompas.com |
Namun, dukungan terhadap posisi Polri langsung di bawah Presiden tidak boleh berhenti pada aspek simbolik dan politis semata. Kita perlu berani melangkah lebih jauh dengan membenahi akar masalah yang selama ini membuat kinerja kepolisian sering kali terlihat “sibuk” tetapi tidak selalu “lincah”. Persoalannya bukan semata soal di bawah siapa Polri berada, melainkan apakah Polri benar-benar diberi kesempatan untuk fokus pada kerja profesional sebagai pelindung, pengayom, dan penegak hukum.
Dalam beberapa tahun terakhir, Polri telah menghadapi beberapa tantangan, termasuk peningkatan kejahatan, gangguan keamanan, dan ketidakadilan sosial. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi untuk meningkatkan kinerja Polri. Agenda reformasi menjadi penting: Polri idealnya tetap langsung berada di bawah Presiden untuk urusan operasional keamanan dan penegakan hukum. Namun, urusan administratif, anggaran, serta logistik seharusnya ditangani oleh lembaga lain.
Dengan demikian, Polri dapat bekerja optimal tanpa harus terbebani kegiatan internal yang menyita energi, termasuk lobi-lobi anggaran yang rawan distorsi. Gagasan pemisahan fungsi ini bukan untuk melemahkan Polri, apalagi mengurangi wibawa institusi kepolisian. Justru sebaliknya: ini adalah langkah strategis untuk menguatkan Polri dari dalam—membuatnya lebih profesional, lebih akuntabel, dan lebih modern.
Bila Polri diibaratkan sebagai “ujung tombak” keamanan negara, maka ujung tombak itu tidak seharusnya disibukkan dengan mengurus gudang, menghitung logistik, atau menyusun laporan belanja. Tombak akan tajam bila hanya difokuskan untuk menembus sasaran: kejahatan, gangguan keamanan, dan ketidakadilan sosial yang membutuhkan kehadiran penegak hukum.
Selama ini Polri memikul dua beban besar sekaligus: beban operasional dan beban manajemen internal. Pada sisi operasional, Polri dituntut menjaga keamanan, mencegah dan menindak kejahatan, menangani konflik sosial, serta memberikan pelayanan publik seperti pengaduan, pengamanan kegiatan masyarakat, hingga penerbitan izin tertentu. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi untuk meningkatkan kinerja Polri dan membuatnya lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.
Dengan demikian, posisi Polri di bawah Presiden dapat menjadi sebuah langkah strategis untuk meningkatkan kinerja keamanan nasional. Namun, perlu diwaspadai bahwa perombakan ini juga berisiko mengganggu kinerja Polri dan mempengaruhi keamanan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan dengan hati-hati dan terstruktur.
Dalam beberapa tahun ke depan, Polri diharapkan dapat menjadi lebih profesional, lebih akuntabel, dan lebih modern. Dengan demikian, Polri dapat menjalankan tugasnya dengan lebih efektif dan efisien, serta meningkatkan keamanan nasional. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi untuk meningkatkan kinerja Polri dan membuatnya lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.
Tags
Pemerintahan
