Jakarta, JatimVoice.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2011-2015, Abraham Samad, mengungkapkan bahwa sejumlah tokoh kritis yang bertemu dengan Presiden Prabowo Subianto sepakat bahwa reformasi kepolisian baru nyata jika ada pergantian Kapolri. Pertemuan tersebut berlangsung di kediaman Presiden, Kertanegara, Jakarta pada Jumat, 30 Januari 2026.
 |
| Sumber kompas.tv |
Dilansir dari berbagai sumber, Abraham Samad mengungkapkan bahwa dalam pertemuan tersebut, mantan Kabareskrim Susno Duadji membicarakan tentang reformasi kepolisian. "Ada yang penting dalam pertemuan itu ketika Pak Susno membicarakan tentang reformasi kepolisian, akhirnya forum itu kelihatannya sepakat semua ya, sepakat teman-teman yang diundang bahwa reformasi kepolisian itu harus terus berjalan," ucap Abraham.
Dalam diskusi tersebut, para tokoh kritis sepakat bahwa reformasi kepolisian baru nyata jika ada pergantian pucuk pimpinan Kapolri. "Dan reformasi kepolisian itu baru nyata ketika ada pergantian pucuk pimpinan Kapolri, itu berkembang dalam diskusi itu. Sehingga teman-teman semua menyatakan bahwa kalau tidak ada pergantian di pucuk pimpinan Polri maka boleh dikatakan reformasi kepolisian itu berjalan tengah-tengah pertama," kata Abraham.
Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan bahwa tidak ada yang mustahil jika suatu saat kepolisian berada di bawah kementerian. "Yang kedua Pak Prabowo juga di dalam diskusi itu menyampaikan bahwa tidak ada yang mustahil kalau suatu ketika pemerintah mengambil kesimpulan bahwa Polri itu di bawah sebuah kementerian," ujar Abraham.
Namun, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo telah menyatakan menolak jika Polri di bawah kementerian. "Saya tegaskan di hadapan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian dan seluruh jajaran, bahwa saya menolak polisi di bawah kementerian," kata Listyo Sigit.
Listyo Sigit juga menilai bahwa meletakkan Polri di bawah kementerian sama dengan melemahkan negara dan presiden. "Saya anggap meletakkan Polri di bawah kementerian sama saja melemahkan institusi Polri, melemahkan negara dan melemahkan presiden," kata Listyo Sigit.
Dengan demikian, pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh kritis tersebut menunjukkan bahwa reformasi kepolisian masih menjadi isu yang penting dan perlu dibahas lebih lanjut. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dalam beberapa tahun terakhir, kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri telah menurun. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan tersebut. Salah satu cara untuk meningkatkan kepercayaan adalah dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik.
Dengan demikian, diharapkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri dapat meningkat, dan pelayanan publik dapat menjadi lebih baik. Oleh karena itu, semua pihak harus bekerja sama untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Tags
Pemerintahan
