Surabaya, JatimVoice.com - Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengumumkan bahwa pihaknya akan menerapkan kebijakan work from home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) tiap Rabu mulai pekan depan. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja ASN, serta mengurangi dampak negatif dari kemacetan dan polusi di kota.
 |
| Sumber detik.com |
Dilansir dari berbagai sumber, Khofifah menjelaskan bahwa hari Rabu dipilih sebagai hari WFH karena hari Jumat cenderung menjadi long weekend, yang dapat mengurangi produktivitas kerja. "Kalau hari Jumat, ada kecenderungan bablas menjadi long weekend. Ini yang kita hindari," kata Khofifah dalam sambutannya saat memimpin Apel Perdana ASN Pemprov Jatim.
Khofifah juga menyebutkan bahwa tren WFH sebenarnya telah lebih dulu diterapkan di sejumlah kementerian sejak awal tahun. "Di Jakarta itu sudah mulai saat ini ada WFH. Sebetulnya sejak bulan Januari lalu, hampir semua kementerian sudah ada WFH," ujarnya.
Namun, Khofifah menekankan bahwa konsep yang diterapkan adalah WFH, bukan work from anywhere (WFA). Menurutnya, perbedaan ini penting untuk memastikan disiplin kerja pegawai tetap terjaga. "WFH, bukan WFA. Kalau anywhere nanti bisa di tempat wisata, bisa di kafe, bisa di mana. Tapi WFH di rumah, rasanya ada keluarga yang ikut memonitor bahwa yang bersangkutan benar-benar sedang bekerja," jelasnya.
Khofifah juga menilai bahwa keberadaan anggota keluarga di rumah dapat menjadi kontrol sosial yang efektif untuk memastikan bahwa ASN tetap bekerja dengan baik. Dengan begitu, aktivitas kerja ASN tetap terpantau dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan lain di luar pekerjaan.
Pemprov Jatim juga melakukan simulasi terkait hari pelaksanaan WFH dan memutuskan bahwa hari Rabu adalah hari yang paling tepat untuk menerapkan kebijakan ini. "Awalnya kita mengukur hari Jumat. Tapi Jumat bisa bablas long weekend, bukan tambah hemat malah tidak hemat," jelasnya.
Dengan penerapan kebijakan WFH, Pemprov Jatim berharap dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja ASN, serta mengurangi dampak negatif dari kemacetan dan polusi di kota. Kebijakan ini juga diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi lain untuk menerapkan kebijakan serupa.
Tags
Pemerintahan
