JatimVoice.com - Presiden ketujuh Republik Indonesia, Joko Widodo, akhirnya angkat bicara terkait namanya yang disebut-sebut dalam kasus tindak pidana korupsi kuota haji tambahan. Kasus ini mencuat setelah Menteri Agama periode 2020-2024, Yaqut Cholil Qoumas, menyebut bahwa 20 ribu kuota haji tambahan untuk tahun 2024 diterima langsung oleh Presiden Jokowi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menpora Dito Ariotedjo dalam sebuah siniar yang tayang di YouTube pada 15 Januari 2026.
 |
| Sumber CNN Indonesia |
Dilansir dari berbagai sumber, Presiden Jokowi mengaku bahwa dirinya telah mengambil kebijakan untuk meminta kuota tambahan haji tahun 2024 kepada Kerajaan Arab Saudi. Kebijakan ini kemudian diserahkan kepada Kementerian Agama untuk dikelola. Menurut Jokowi, kebijakan ini merupakan arahan langsung dari dirinya.
"Ya, memang itu kebijakan Presiden. Memang itu arahan dari Presiden," kata Jokowi di Solo, Jumat (30/1).
Jokowi juga tidak mempersoalkan jika namanya disebut-sebut dalam sejumlah kasus korupsi di masa kepemimpinannya. Pasalnya, kasus-kasus korupsi tersebut terjadi di program-program yang muncul dari arahan Presiden. Jokowi menjelaskan bahwa setiap kasus pasti mengaitkan dengan namanya, karena program kerja menteri pasti dari kebijakan Presiden, pasti dari arahan Presiden, dan juga dari perintah-perintah Presiden.
"Setiap kasus pasti mengaitkan dengan nama saya, karena apapun program kerja menteri pasti dari kebijakan Presiden, pasti dari arahan Presiden, dan juga dari perintah-perintah Presiden," kata dia.
Namun, Jokowi memastikan bahwa semua program tersebut dibuat dengan niat baik. Ia mengaku tidak pernah memerintah menterinya untuk korupsi selama menjadi Presiden. Menurut Jokowi, tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi.
"Tetapi tidak ada yang namanya perintah, tidak ada yang namanya arahan untuk korupsi. Enggak ada," kata dia.
Lebih lanjut, Jokowi menjelaskan bahwa sebagai Presiden, dirinya memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program-program yang dijalankan oleh menterinya berjalan dengan baik dan tidak ada penyimpangan. Namun, Jokowi juga mengakui bahwa tidak ada sistem yang sempurna dan bahwa kesalahan dapat terjadi.
Dalam kasus korupsi kuota haji tambahan, Jokowi menjelaskan bahwa dirinya telah meminta Kementerian Agama untuk mengusut tuntas kasus ini dan memastikan bahwa tidak ada lagi penyimpangan di masa depan. Jokowi juga menekankan bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan program-program pemerintah.
Kasus korupsi kuota haji tambahan ini telah menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Banyak masyarakat yang mengkritik pemerintah karena dianggap tidak transparan dalam mengelola kuota haji. Dengan penjelasan Jokowi, diharapkan masyarakat dapat memahami bahwa pemerintahannya berkomitmen untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan program-program pemerintah.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengawasi program-program pemerintah dan memastikan bahwa tidak ada penyimpangan. Jokowi menekankan bahwa pemerintahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, Jokowi berharap bahwa kasus korupsi kuota haji tambahan ini dapat menjadi pelajaran bagi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam menjalankan program-program pemerintah.
Tags
Hukum
